ORGANISASI

Pusat Kajian Gender dan Pemberdayaan Perempuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan (PKG-PP Stikku) adalah suatu lembaga nir-laba, dan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan akses keadilan dan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan akademik yang berperspektif gender. Dalam perjalanannya (PKG-PP Stikku) melakukan kerjasama dengan berbagai institusi dan individu yang berasal dari lembaga universitas, lembaga penelitian, pemerintah, LSM perempuan termasuk Lembaga Bantuan Hukum dan para penegak hukum.

LATAR BELAKANG

Pusat Kajian Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PKG-PP) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan (STIKKu) dibentuk berdasarkan SK Ketua STIKKu No SK.75a/K-AK/STIKKU/IX/2021 tentang Pendirian Pusat Kajian Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PKG-PP) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan (STIKKu). PKG-PP  dibentuk sebagai salah satu sarana untuk melakukan penelitian, kajian, dan pengabdian masyarakat. PKG-PP STIKKu menyetujui untuk menanggapi isu-isu dan perdebatan gender dan pemberdayaan pemberdayaan perempuan yang muncul di masyarakat melalui kegiatan akademik yang berperspektif gender.

Di tengah-tengah masih adanya isu kesenjangan antara laki-laki dan perempuan didalam masyarakat kita serta masih sering diabaikannya hakreproduksi perempuan, maka kajian dan pengembangan yang dilakukan oleh PKG-PP ini merupakan salah satu implementasi dari dua kebijakan yang tercantum didalam RENSTRA STIKKu 2021-2025, yaitu “Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan yang berorientasi keunggulan, berkeadilan (equitable), dan menjunjung tinggi keberagaman” serta “Pengembangan dan penyebarluasan hasil riset unggulan bidang keilmuan, kebijakan pendidikan, dan penyelesaian isu strategis pada tataran nasional, regional, dan internasional”.

Dalam menjalankan kegiatannya PKG-PP berpegang teguh kepada nilai-nilai akademis yang mengedepankan prinsip berketuhanan, kejujuran, non-diskriminasi, berkeadilan, dan juga menghargai nilai-nilai keberagaman. Selain itu, sebagai sebuat pusat kajian yang memiliki tujuan memberikan perlindungan  terhadap perempuan, PPG-PP juga senantiasa berupaya memastikan kepentingan yang terbaik bagi perempuan. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya, PKG-PP akan aktif menjalin jejaring dan kemitraan dengan berbagai pusat kajian lain baik di tingkat nasional maupun internasional

Masalah pemahaman terhadap kesehatan perempuan Indonesia masih rendah. Hal ini terlihat dari beberapa indikator antara Angka Kematian Ibu (AKI) saat itu masih tertinggi di banding negara-negara lain di ASEAN. Permasalahan tersebut disebabkan oleh faktor status kesehatan reproduksi, status gizi ibu sebelum dan selama kehamilan, ekonomi keluarga yang rendah serta status dan kedudukan perempuan yang rendah dalam masyarakat. Kesehatan reproduksi perempuan dan permasalahannya masih menjadi perhatian utama penggiat layanan kesehatan. tingginya kematian ibu akibat anemia, kurang gizi, perdarahan karena keguguran kemudian persalinan berisiko akibat penyakit organ reproduksi menjadi beberapa contoh terkait kesehatan perempuan. Masalah kesehatan perempuan perlu perhatian serta ruang untuk bisa melakukan sosialisasi secara lebih luas agar perempuan mengetahui informasi kesehatan reproduksi yang sering dialaminya, sekaligus mendapatkan jalan keluar atas permasalahan yang sering dihadapi di tempat pelayanan primer.

Keterbatasan dalam pengetahuan serta adanya perbedaan antara laki-laki dengan perempuan semakin membuat semakin terpuruknya nasib kaum perempuan di Indonesia. Hal ini membuat perempuan tidak berdaya. Misalnya, dilihat dari segi adat yang berlaku di masyarakat adat yakni patrilineal, matrilineal dan bilateral, dimana perempuan masih di pandang sebagai mahluk yang lemah dan hanya boleh melakukan aktivitas sesuai kodratnya. Selain itu dalam pengambilan keputusan perempuan tidak punya hak memberikan saran maupun pendapat.

Perbedaan yang paling nyata dialami oleh masyarakat sekarang masih terlihat adalah pada kegiatan di masyarakat. Misalnya, acara rapat RT/RW selalu diwakili kepala keluarga atau kaum laki-laki. Hanya sebagian kecil perempuan yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam lingkup masyarakat. Proses pembangunan yang dilaksanakan keterlibatan perempuan hanya sebatas melihat, mengamati serta menerima hasil pembangunan.

Proses perberdayaan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas perempuan melalui layanan program pendidikan masyarakat. Program pemberdayaan perempuan dan pengarustamaan gender mengalami peningkatan dapat diukur dengan menggunakan Gender Development Indek (GDI) dan Indeks Pemberdayaan Gender (GEM). Pada tahun 2004 GDI Nasional 63,9 meningkat menjadi 66,38 pada tahun 2008. Kemudian GEM pada tahun 2004 sebesar 59,7 meningkat menjadi 62,27 pada tahun 2008. Rasio kesetaraan gender dalam Penuntasan Buta Aksara 97.3% pada tahun 2009, sedangkan persentasi Kab/Kota pengarustamakan gender 5% (Kemendiknas: 2010). Padahal sudah didukung oleh Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender (PUG) yang menginstruksikan kepada seluruh 472 Model Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender melalui Layanan Pendidikan Masyrakat pejabat Negara, termasuk Gubernur, Bupati/ Walikota untuk melaksanakan PUG di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan dalam Program pembangunan nasional (Propernas), menyatakan bahwa pembangunan nasional harus berperspektif gender, sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara, (UU No. 25/2000).

Strategi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan melalui layanan pendidikan masyarakat diharapkan dapat mendukung pelaksanaan komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (Education For All), Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of Child), Millenium Development Goals (MDGs), dan World Summit on Sustainable Development. Oleh karena itu, pemerintah melalui Pendidikan Masyarakat berkewajiban melaksanakan pendidikan yang mampu menjangkau kalangan orang dewasa, sehingga orang dewasa memperoleh pendidikan berkelanjutan khususnya perempuan untuk lebih berdaya.

TUJUAN

Pada awalnya tujuan dari dibentuknya PKG-PP Stikku adalah untuk menyatukan beberapa lembaga kajian perempuan yang sudah ada di Kabupaten Kuningan

SUSUNAN ORGANISASI

Tim Peneliti dan Pengabdian Masyarakat

• Lemlit Sekolah  Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan
• LPM Sekolah  Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan

KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT PKG-PP STIKKu

Sejak kelahirannya PKG-PP Stikku kegiatan utama adalah berupa penelitian dan Pengabdian Masyarakat , yang sebagaimana diterbitkan. Dapat dijumpai dibawah ini :

PUBLIKASI

Publikasi buku menjadi kegiatan yang penting di PKG-PP Stikku. Hampir semua penelitian yang dilakukan diupayakan untuk dapat diterbitkan dalam bentuk buku. Publikasi buku dimaksudkan agar hasil penelitian bisa dibaca oleh khalayak luas. Berbagai penerbitan tersebut akan dikemukakan dibawah ini.